Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

Jakarta, 8 Mei 2018 - Di era teknologi informasi digital, masyarakat menuntut adanya transparansi atau keterbukaan informasi terkait kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian sebagai badan publik juga dituntut untuk dapat menyampaikan informasi secara sederhana, dialogis dan responsif serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Syukur Irwantoro dalam arahannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian Tahun 2018 (8/5).
“Dengan Good Governance, 
kita akan mampu mendorong partisipasi rakyat agar mau terlibat dalam pembangunan, dalam hal ini bidang pertanian,” ujar Syukur Irwantoro.
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Syukur Irwantoro berharap seluruh PPID lingkup Kementerian Pertanian dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan layanan yang lebih cepat dengan akses yang mudah. Era di mana pola hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat yang interaktif, dialogis dan responsif perlu disikapi dengan dimanfaatkan secara maksimal. Dengan itu, Pemerintah yang proaktif dan terbuka, diharapkan mampu membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Pemerintah yang terbuka bukan hanya perubahan karakter, perubahan mentalis, pola pikir di kalangan birokrasi, namun termasuk reformasi sistem pemerintahan menuju pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-government.
Mengusung tema “Peran PPID dalam Penderasan Informasi menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045”, Kementerian Pertanian, dimana selaku badan publik Kementerian Pertanian harus melakukan penderasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media.
“Saya mengapresiasi inisiasi PPID Utama yang sedang mengembangkan Sistem Informasi DIP yang berbasis online. Semoga inisiasi tersebut dapat mendorong Kementerian Pertanian menjadi K/L terdepan dalam implementasi keterbukaan informasi publik,” ujar Syukur.
Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian telah mendapatkan penghargaan dengan meraih posisi ke-4 Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017 untuk kategori Kementerian/Lembaga dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dimana tahun sebelumnya berada di posisi ke-7. Hal ini menunjukkan Kementerian Pertanian telah mengalami peningkatan dalam menjalankan kewajiban untuk mengumumkan, menyampaikan, dan melayani permohonan informasi publik serta pengelolaan dan dokumentasi dengan sebaik-baiknya.
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh PPID Pelaksana Eselon I serta PPID Pembantu Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian. Dalam kegiatan ini juga dilakukan Launching website Kementerian Pertanian dengan desain baru yang memiliki tampilan lebih menarik serta memiliki web responsive sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait sektor pertanian.

informasi selengkapnya klik pertanian.go.id

 

Kementan Luncurkan Gerakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pertanian

Update Tanggal : 15 April 2018 , Biro Humas dan Informasi Publik

 

“Satu kawasan misalanya, disitu budaya tanam mangga, kita tanam satu kawasan untuk menopan satu skala industri. Manjadi klaster ekonomi yang fokus. Atau lampung misalnya punya keunggulan komparatif untuk komoditas nenas dan pisang. Fokus tanam sekitar wilayah sasaran tersebut harus terkait dengan komoditas unggulan tersebut” — Amran

 

 

Jakarta, 15 April 2018 –  Kementerian Pertanian meluncurkan gebrakan baru untuk mengentaskan kemiskinan berbasis pertanian. Gerakan ini ditargetkan dapat mengentaskan kemiskinan sebesar satu digit dari posisi saat ini, sesuai target nasional untuk menurunkan angka kemiskinan dibawah 10 persen tahun 2018. Sebagai percontohan, rencananya Kementan akan melakukan kick off pada 23 April 2018 di Cianjur.

 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan program pengentasan kemiskinan berbasis pertanian tersebut dapat menjadi solusi permanen menyasar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten.

 

“Untuk jangka pendek, tanaman sayuran dan holtikultura bisa menjadi solusi karena tiga bulan sudah bisa panen. Untuk jangka menengah kita berikan ayam dan kambing, karena ayam misalnya sudah bisa bertelur di enam bulan. Sementara untuk jangka panjang tanaman keras seperti manga, salak dan lain-lain,” kata Amran pada konfresnsi pers di Hotel Mulia, Jakarta (15/04).

 

Secara khusus, Amran menargetkan setiap rumah tangga akan menerima bantuan berupa 50 ekor ayam. “Kita buatkan kandangnya, lanhsung kita masukan ayamnya. Jd mereka terima jadi, tingal pelihara. Ada biayanya buat pakan selama enam bulan sampai bisa produktif,” ujar Amran.

 

Terkait konsep distribusi bantuan, Amran juga memperhatikan konsistensi antara perencanaan di tingkat nasional, tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten. Untuk itu, Kementerian Pertanian perlu memperhatikan agro-climate, kultur tanaman, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh setiap daerah. 

 

“Satu kawasan misalanya, disitu budaya tanam mangga, kita tanam satu kawasan untuk menopan satu skala industri. Manjadi klaster ekonomi yang fokus. Atau lampung misalnya punya keunggulan komparatif untuk komoditas nenas dan pisang. Fokus tanam sekitar wilayah sasaran tersebut harus terkait dengan komoditas unggulan tersebut,” jelas Amran.

 

Untuk memastikan program tersebut bisa tepat sasaran, Kementerian Pertanian akan langsung turun ke lapangan untuk penerapannya. Berdasarkan datan Kementerian Sosial, sasaran program tersebut bahkan bisa menjangkau langsung ke sasaran, berdasarkan nama dan alamat. “Kita punya tim, kami yang langsung kawal. Datang di lapangan, melihat lansgung. Ini 16 juta ada nama dan alamatnya,” tegas Amran.

 

Ada delapan wilayah yang menjadi fokus gerakan pengentasan kemiskinan berbasis pertanian ini, antara lain Beberapa Provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Selelatan, dan Provinsi Lampung. Untuk itu, selain merangkul Pemerintah Daerah, Kementan juga bersinergi dengan Kemnesos, Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal,  BKKBN dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

 

Biro Humas dan Informasi Publik

Kementerian Pertanian

sumber : https://maklumat.id/2018/04/kementan-luncurkan-gerakan-pengentasan-kemiskinan-berbasis-pertanian/

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan nilai proposal kemitraan Industri Pengolahan Susu (IPS) dan Importir dengan peternak sapi perah lokal bisa menopang pemenuhan target susu segar nasional.

Pemerintah menargetkan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) mampu memenuhi 40% kebutuhan nasional pada 2020.

"Kami optimis. Dilakukan sambil jalan dan berbenah, sebab ini sesuatu yang sangat baru. Kami akan kawal terus untuk mencapai target tersebut," kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Fini Murfiani, dalam penjelasan resminya, Rabu (4/4).

Hanya, Kementan belum bersedia menyebutkan berapa total nilai kemitraan dari proposal yang sudah masuk tersebut. Alasannya, saat ini seluruh proposal masih dalam tahap evaluasi dan penilaian oleh tim kecil Kementan.

Evaluasi dan penilaian proposal dilakukan secara kualitatif terkait jenis, wilayah, dan target kemitraan. Termasuk dampak langsung kemitraan tersebut bagi peternak sapi perah lokal. "Scoring belum final. Saat ini masih dalam tahap evaluasi dan penilaian secara kualitatif, baru berikutnya secara kuantitatif," ujar Fini.

Pelaksanaan evaluasi dan penilaian juga melibatkan berbagai pakar di bidang peternakan, yang tergabung dalam tim kecil bentukan Kementan. "Karena kami tidak mau kemitraannya ecek-ecek, hanya sekadar demi menggugurkan kewajiban bagi IPS dan Importir semata," kata Fini.

Hingga akhir Maret, Kementan telah menerima 36 proposal kemitraan dari 16 IPS dan 28 Importir. Untuk melaksanakan program ini, sebagian Importir bergabung membentuk konsorsium.

Tujuannya, agar mempermudah pelaksanaan kemitraan dengan peternak sapi perah lokal, karena baru pertama kali melakukan.

Sebagian besar proposal kemitraan dari IPS berupa kegiatan peningkatan capacity building bagi peternak sapi perah lokal. Ini merupakan upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas peternak lokal yang saat ini masih rendah.

Adapun dari Importir, kebanyakan berupa kegiatan promosi gerakan minum susu di masyarakat sebagai usaha meningkatkan pasar guna memenuhi target program Susu Segar Dalam Negeri (SSDN).

Kewajiban IPS dan Importir menjalin kemitraan adalah amanat Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Peredaran Susu. Ini sejalan dengan usaha pencapaian target produksi SSDN bisa memenuhi 40% kebutuhan susu nasional pada 2020.

 

Infovet. Pemerintah diharapkan memiliki cetak biru (blueprint) pembangunan peternakan yang diketahui dan disepakati oleh semua pemangku kepentingan peternakan, sehingga semua pihak memahami dan juga mendukung akan  kemana peternakan nasional ini mau dibawa.

 

Dari kiri: Teguh Boediyana, Askam, Sugiyono, Erwidodo, Krissantono


Demikian salah satu butir rekomendasi Seminar Nasional Bisnis Peternakan yang diselenggarakan Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Rabu, 22 Nopember 2017 di IPB International Convention Center (IICC, Botani Square) Bogor. Rekomendasi dan kesimpulan seminar disampaikan oleh moderator seminar Drh Forlin Tinora Siregar di sesi terakhir seminar .

Seminar yang mengangkat tema "Tantangan Peternakan Nasional menghadapi Serbuan Produk Impor" ini, menghadirkan mantan Dubes RI di World Trade Organization (WTO) Dr Erwidodo, Ketua Umum GPPU Krisantono, Ketua Umum PPSKI Teguh Boediyana, Sekretaris Eksekutif GPMT Drh Askam Sudin, Wakil Ketua Umum Pinsar Indonesia Ir.Eddy Wahyudin MBA, Ketua Asosiasi Monogastrik Indonesia (AMI) Dr. Sauland Sinaga dan Sekjen ASOHI Drh Harris Priyadi. Seminar terdiri dari dua sesi,  dipandu oleh moderator Drh Sugiyono (sesi pertama) dan Drh Forlin Tinora Siregar (sesi kedua).

 

Pemukulan gong oleh Ni Made Ria Isriyanthi, mewakili Dirjen PKH

Seminar nasional bisnis peternakan merupakan seminar outlook bisnis yang diselenggarakan secara berkesinambungan oleh ASOHI setiap akhir tahun sejak tahun 2005. Seminar ini menjadi salah satu referensi utama para pelaku bisnis peternakan dan kesehatan hewan dalam menjalankan evaluasi dan rencana bisnis. Hadirnya para pimpinan asosiasi peternakan di forum ini merupakan  satu hal utama yang membuat seminar ini berbobot. Ditambah lagi adanya pembicara tamu yang menyajikan topik yang relevan dengan situasi terkini, menjadikan seminar ini semakin bermakna bagi peserta. Kali ini Mantan Dubes RI di WTO menjadi pembicara tamu karena tema yang dibahas sangat terkait dengan tantangan peternakan mengadapi serbuan produk impor. Seminar dibuka oleh Kasubdit Pengawasan Obat Hewan Drh. Ni Made Ria Isriyanthi PhD mewakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,  diikuti oleh sekitar 200 orang peserta dari berbagai daerah, terdiri dari pelaku usaha, utusan pemerintah pusat/daerah, asosiasi, perguruan tinggi dan sebagainya

 

Eddy Wahyudin, Forlin Tinora, Irawati Fari, Sauland Sinaga, Harris Priyadi

Ketua panitia seminar Drh.Andi Wijanarko mengatakan, seminar mengangkat tema tantangan Peternakan nasional menghadapi serbuan produk impor, dilatarbelakangi oleh kemenangan brazil di WTO yang menggugat Indonesia atas kebijakan perunggasan. "Dengan menangnya Brazil di WTO publik peternakan khawatir apakah tahun 2018 ini ayam Brazil yang dikenal murah ini akan masuk ke Indonesia. Jika ini terjadi, akan menjadi tantangan berat bagi peternakan Indonesia," kata Andi kepada Infovet.

Itu sebabnya, tambah Andi, ASOHI mengundang Dr Erwidodo yang menguasai permasalah ini untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana langkah yang harus dilakukan Indonesia.

Ketua Umum ASOHI Drh. Irawati Fari menambahkan, tahun baru 2018 mendatang adalah tahun baru "istimewa" bagi kalangan peternakan karena merupakan tahun dimulainya pelarangan Antibiotic Growth Promoter (AGP) atau antibiotika imbuhan pakan. Selain itu tahun 2017 bisa dikatakan sebagai tahun penuh regulasi. Di bidang obat hewan ada permentan tentang klasifikasi obat hewan serta rancangan Permentan lainnya yang sedang dalam proses pembahasan. Di bidang perunggasan ada aturan untuk mengatasi oversupply, di industri pakan ada peraturan tentang peredaran dan pendaftaran pakan, di peternakan sapi ada aturan rasio impor sapi bakalan dan sapi indukan, juga ada izin impor daging kerbau dari India dan sebagainya. "Semua itu menjadi tantangan besar karena pada saat yang sama kita menhadapi ancaman produk impor," tambahnya.

Tantangan Internal ASEAN lebih besar

Erwidodo dalam paparannya mengatakan, kemenangan Brazil di WTO tidak serta merta langsung tahun depan Indonesia kebanjiran daging ayam asal Brazil. Masih banyak prosedur yang harus dilalui. Lagi pula Brazil itu jaraknya jauh dari Indonesia.

"Justru kita harus waspada adalah internal ASEAN sendiri, karena MEA sudah berlaku dimana bea masuk antar negara ASEAN nol persen. Sedangkan biaya produksi ayam di Indonesia kalah dengan Thailand," ujar Erwidodo menunjukkan data perbandingan biaya produksi unggas antar negara ASEAN.
Ia juga mengingatkan, semua negara ekspor pertanian umumnya juga mengimpor produk yang sama. Misalnya Amerika ekspor daging, tapi juga impor daging. Demikian juga negara lain. Sedangkan Indonesia selalu berpikir impor itu harus nol. Dalam perdagangan internasional hal ini kurang tepat.

Terhadap kebijakan pengurangan produksi untuk keseimbangan  supply-demand unggas dalam negeri, Erwidodo mengatakan hal itu untuk jangka pendek boleh saja, tapi kurang baik untuk jangka panjang. "Kelebihan produksi itu harus diupayakan saluran pasarnya," ujarnya.

Infovet mencacat, pada saat ada embargo negara Eropa ke Rusia tahun 2014, terjadi oversupply susu sapi di Perancis karena ekspor susu ke Rusia terhenti. Kejadian ini tidak menjadikan pemerintah perancis dan peternak memusnahkan susu melainkan Pemerintah membeli susu peternak dan diekspor ke negara Afrika dan Asia dengan harga murah, demi menyelamatkan peternak.

Erwidodo menyarankan agar pemerintah lebih cermat dalam menetapkan kebijakan. "Contoh kasus tentang jagung. Akibat "membela"petani jagung, dengan stop impor,  harga jagung dalam negeri menjadi sangat mahal, hal ini merugikan usaha peternakan. "Petani jagung dan peternak kan masih dalam satu keluarga besar pertanian, mestinya kementan bisa membuat kebijakan yang menguntungkan petani jagung tapi tidak merugikan peternak unggas, karena peternakan unggas ini akan makin sulit bersaing dengan negara tetangga kalau harga jagung saja lebih dari Rp. 4.000/kg," ujar Erwidodo.

Banyak Tantangan Tapi Masih Prospektif

 

Ketua Umum ASOHI diwawancarai wartawan berbagai media


Dari paparan para pimpinan asosiasi peternakan pada umumnya pelaku bisnis peternakan menilai tahun 2017 ini situasi peternakan kurang kondusif. Wakil Ketua Umum Pinsar Indonesia Eddy Wahyudin menggambarkan situasi peternakan unggas tahun 2017 itu sebagai "ngeri-ngeri sedap" .

"Pemerintah telah berbaik hati menetapkan harga acuan di tingkat peternak, namun selama setahun itu hanya 2 bulan peternak menikmati harga sesuai dengan harga acuan. Sepuluh pulan lainnya mengalami kondisi di bawah harga acuan alias merugi," ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum GPPU Krissantono mengeluhkan kebijakan pemerintah yang tidak jelas arahnya. "Sebenarnya mau dibawa kemana peternakan kita. Saat ini kami mau mengadakan rapat saja khawatir dituduh sebagai kartel. Jadi kalau seperti ini buat ada ada asosiasi," ujar Krisantono mempertanyakan kasus yang pernah dialami GPPU yang dituduh sebagai kartel gara-gara mentaati perintah Kementan untuk mengurangi produksi.

Ia mengharapkan Pemerintah menyusun arah pembangunan peternakan khususnya perunggasan secara jelas sehingga semua stakeholder bisa menjalankan kegiatannya dengan tenang dan sesuai dengan arah yang disepakati.

Hal senada disampaikan Ketua Umum PPSKI Teguh Boediyana yang merasa sering ada kejanggalan pemerintah dalam membuat kebijakan. "Impor daging dari India adalah contoh jelas tindakan yang sebenarnya tidak bisa dibenarkan. India itu tidak memiliki zona bebas PMK, kenapa pemerintah mengimpor daging kerbau Indonesia?," ujarnya.

Kami menggungat ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pasal impor berbasis zona (UU no 18/2009) pada tahun 2010 dan kami memang. Ternyata UU direvisi menjadi UU no 41/2014 yang membolehkan impor berbasis zona. "Kami menggugat lagi pasal yang sama, tahun 2014, tapi kali ini kami kalah. Ini kan aneh. Dan kami terus memperjuangkan pasal tersebut, demi peternakan rakyat," tambah teguh.

Sementara itu Sekretaris Eksekutif GPMT Drh. Askam Sudin menyatakan meski terjadi gonjang ganjing peternakan, secara umum produksi pakan unggas nasional masih mengalami pertumbuhan positif, dengan rata-rata pertumbuhan 8% /tahun. Tahun 2016 produksi pakan 17,2 juta ton, tahun 2017 ini diperkirakan 18 juta ton.

Hal senada disampaikan Sekjen ASOHI Drh Harris Priyadi. Ia menyamapaikan , berdasarkan hasil kajian ASOHI, bisnis obat hewan tahun 2017 yang terdiri dari produk farmasetik, biologik dan premiks, nilainya berkisar Rp. 8 triliun. Diperkirakan tahun depan akan tumbuh sekitar 7-10%.

Di sektor peternakan babi, Ketua Umum AMI Dr Sauland Sinaga mengatakan, saat ini komoditi peternakan yang diekspor hanya ternak babi, dan ekspor babi masih bisa ditingkatkan. "India masyarakatkan tidak makan daging sapi dan ekspor sapinya sangat besar. Mestinya Indonesia juga bisa seperti itu. Dengan satu pulau saja, kita bisa ekspor babi 300an ribu ekor per tahun. Kita masih banyak pulau yang bisa dimanfaatkan untuk kawasan peternakan babi untuk ekspor," ujarnya. (bams) ***

 

Para pembicara dan sebagian peserta seminar

Rekomendasi Seminar Nasional Bisnis Peternakan

  1. Pemerintah diharapkan memiliki cetak biru (blueprint) pembangunan peternakan yang diketahui dan disepakati oleh semua pemangku kepentingan peternakan, sehingga semua pihak memahami dan juga mendukung akan  kemana peternakan nasional ini mau dibawa.
  2. Banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu disesuaikan dengan kondisi peternakan. Pemerintah perlu melibatkan asosiasi dan semua pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi demi kelancaran implementasinya.
  3. Semua asoasiasi harus mendorong anggotanya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing untuk menghadapi tantangan ke depan
  4. Adanya pelarangan AGP yang efektif berlaku awal tahun 2018, asosiasi terkait perlu menyusun strategi yang tepat agar pelaksanaan peraturan ini berjalan lancar dan tidak menimbulkan terpuruknya situasi peternakan.
  5. Kondisi peternakan saat ini mengalami tantangan berat baik dari dalam negeri (banyaknya regulasi yang bisa menghambat efisiensi) maupun tantangan eksternal (ancaman impor) sehingga semua pemangku kepentingan perlu menyatukan langkah untuk tetap tumbuh di tahun 2018.
  6. Saat ini data peternakan masih banyak pihak yang meragukan akurasinya. Karena data kurang akurat maka berpotensi kebijakan yang diambil keliru (contohnya kasus kebijakan stop impor jagung yang berpedoman pada data produksi jagung 23 juta ton) . Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki data statistik peternakan dan pertanian.

 

Sumber :https://www.majalahinfovet.com/2017/11/perlu-blue-print-peternakan.html

 

JAKARTA, (Garudanews.id) – Sejak tiga tahun terakhir Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin Kementan, tidak hanya menyelesaikan pangan seperti beras, jagung, cabai, bawang merah dan lainnya, tetapi juga melakukan reformasi mental SDM Pertanian, bersih-bersih kantor dan penertiban aparatur.

Menurut Sukriansyah S. Latief, hingga kini kami telah melakukan demosi dan mutasi 1.296 pegawai Kementan, termasuk di antaranya 435 pegawai Badan Karantina Pertanian.

“Ini dengan maksud pembinaan aparatur, memberi  efek jera, dan bersih-bersih dari tindakan KKN,” tegas Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan ini menanggapi pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad.

Dijelaskan Sukriansyah,  pernah dalam sehari Mentan mencopot lima orang pejabat pada satu direktorat jenderal, yaitu satu pejabat Eselon-I dan empat direkturnya.

“Itu dilakukan malah sebelum KPK mentersangkakan oknum tersebut. Ketika itu ada yang mengatakan Mentan terlalu cepat memecat orang, tapi akhirnya mereka mengapresiasi langkah cepat dan tegas Mentan,” kata Sukriansyah.

Suatu ketika, lanjutnya, pada jam 10 pagi Mentan menerima laporan salah satu oknum pegawainya melakukan pungli dan terkonfirmasi kebenarannya, maka jam 11 sudah ditandatangani SK Pemecatan No. 539/2017 kepada MS terkait tindakan penyelewengan program cetak sawah.

Demikian pula memecat AA terkait tindak pidana pada kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) dalam proses hukum di Kejakgung dan memecat EM kasus korupsi pengadaan pupuk hayati APBN 2013 yang saat ini dalam proses hukum di KPK.  “Dalam hal ini, Mentan Amran mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kejakgung dan KPK yang menegakkan hukum dan mendukung penuh upaya pemberantasan KKN.

“Mungkin ini belum diketahui Abraham Samad,” ungkap Sukriansyah.

Sejak memimpin Kementan, Andi Amran mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan kantor. Sudah menjadi tradisi Andi Amran tidak mau menerima bingkisan dalam bentuk apapun baik di rumah maupun di kantor.  Bila ada yang mengirim bingkisan, langsung dilaporkan ke KPK.  Terbukti, Kementan memperoleh penghargaan dari KPK pada saat hari anti korupsi sedunia Desember 2017, atas prestasi kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik.

Jauh sebelumnya, cerita Sukriansyah, sejak menjadi pengusaha, Andi Amran sudah biasa melakukan SIDAK kepada bawahannya.

Setelah menjadi Menteri dengan memakai baju kaos, celana jeans dan sepatu kets, naik taxi sendiri ke Karantina Tanjung Priok, juga ke Tanjung Perak Surabaya maupun ke Pelabuhan Makassar menyamar ikut antri mengurus perizinan karantina dan dipungli oleh oknum petugas karantina, sehingga Andi Amran langsung memberikan sanksi.  Hasilnya kini dwelling time UPT Karantia per November 2017 berkisar 9-15 jam, dalam hitungan jam saja, bukan hari lagi.

Demikian pula pada saat pertama kali diterapkan lelang jabatan di Kementan, pernah ada sahabat dekat Andi Amran mendaftar dan memperoleh nilai terbaik, namun untuk menghindari persepsi nepotisme, maka Amran sendiri yang mencoretnya.

“Pernah ada pejabat Eselon-II ikut mendaftar dan lulus dalam proses seleksi Eselon-I, pada saat akan diusulkan ke Presiden untuk diproses lebih lanjut, ternyata diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan merupakan “titipan seseorang”, maka yang bersangkutan langsung dicoret untuk menghindari dualisme loyalitas dalam bekerja,” ungkapnya.

Demikian pula pada saat adik iparnya mendaftar CPNS tahun 20117 tidak lulus, Andi Amran justru memberi apresiasi kepada Tim Seleksi CPNS.

“Mentan juga memberikan apresiasi kepada Panitia STPP yang tidak meloloskan familinya yang sejak kecil tinggal di rumahnya ikut seleksi mendaftar sebagai mahasiswa STPP, padahal kalaupun ingin nepotisme pasti bisa diterima karena proses seleksi berada dibawah kendalinya,” papar Sukriansyah.

Juga pernah ada sahabatnya minta proyek pupuk di Kementan senilai Rp 100 miliar, berdiskusi dengan Mentan dan menyatakan maksud minta dimenangkan tender, setelah dikasih tahu bahwa di ruang kerja Menteri itu juga disadap Satgas KPK, maka yang bersangkutan langsung pucat dan mengundurkan diri dari tender.

“Kebijakan Mentan betul-betul pro kepada petani, pro pada produk pangan dalam negeri dan dikenal sebagai Menteri anti-impor. Bahkan untuk revolusi mental aparatur kami menempatkan Satgas KPK di Kantor Kementan guna mengawal program dan anggaran,” kata Sukriansyah.

Selanjutnya bersama Menteri Perdagangan, Kapolri, Kabulog, KPPU membentuk Satgas Pangan.  Hasilnya lebih dari 40 kasus oplos pupuk ditindak. Kartel daging sapi, unggas, bawang dan lainnya ditindak sanksi dari KPPU. Satgas pangan memproses lebih dari 200 kasus pangan termasuk di antaranya PT. IBU.

Demikian juga lelang jabatan secara profesional dan transparan dengan Tim Seleksi Independen; mendidik pegawai disiplin bekerja full-time per hari dan terjun langsung di lapangan dengan kinerja terukur dan dimonitor harian, serta diterapkan pola reward and punishment secara ketat.

“Kami juga mengintensifkan pengelolaan dan layanan pengaduan publik melalui sms-center 081383034444 dan 2106 serta mengembangkan whistleblower”s system yang dapat diakses melalui https://pertanian.go.id/wbs/. Jadi kalau Saudara Abraham dan masyarakat punya informasi soal ini segera dilaporkan,” tegas Sukriansyah. (Her)

Site Maps

APLIKASI LOLIT SAPI POTONG

VISITORS COUNTER

TodayToday50
YesterdayYesterday78
This_WeekThis_Week128
This_MonthThis_Month1405
All_DaysAll_Days392420

 


(by AWStats )

266468
View Pages
2815511
Hits

Kunjungi media sosial kami :